Waketum MUI Desak Jokowi Untuk Ditahan Karena Menyebabkan Kerumunan

WAKETUM MUI DESAK JOKOWI UNTUK DITAHAN KARENA MENYEBABKAN KERUMUNAN


FORDIASI - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta penegak hukum memproses Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menimbulkan kerumunan dalam kunjungan kerjanya ke Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT).


Anwar menilai ada kesamaan kerumunan yang ditimbulkan Jokowi dengan kerumunan yang muncul ketika Rizieq Shihab tiba di Indonesia setelah lama di Arab Saudi.


“Masalahnya Pak Jokowi juga sudah melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Habib Rizieq. Kalau Habib Rizieq ditahan karena tindakannya, maka logika hukumnya supaya keadilan tegak dan kepercayaan masyarakat kepada hukum dan para penegak hukum bisa tegak maka Presiden Jokowi tentu juga harus ditahan,” kata  Abbas dalam ketarangan tertulis yang diterima, pada Kamis, 25 Februari 2021.

$ads={1}

Anwar merasa perlu adanya tindakan yang adil ke semua pihak dalam menangani kasus terkait kerumunan saat pandemi Covid-19, Jangan sampai hukum berpihak kepada elite yang berkepentingan saja. “Tapi kalau Presiden Jokowi ditahan, negara bisa berantakan. Dan kalau Habib Rizieq ditahan, umatnya tentu juga akan berantakan. Padahal kita tidak mau bangsa dan negara serta rakyat dan umat kita berantakan,” tutur Anwar.


Menurut Anwar, Presiden Joko Widodo dengan Habib Rizieq melakukan pelanggaran yang sama, seharusnya mereka dihukum dengan sanksi yang sama dan jangan ada perbedaan dalam penanganan hukum dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan.


“Untuk itu Jokowi harus dihukum dengan dikenakan denda dan Habib Rizieq juga dihukum dengan dikenakan denda, sehingga dengan demikian masing-masing mereka tetap bisa bebas melaksanakan tugas dan aktivitasnya sehari-hari,” tambahnya.


Dalam kesempatan yang berbeda, Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan (KMAK) mendatangi Bareskrim Mabes Polri pada hari ini, Kamis, 25 Februari 2021. Mereka melaporkan peristiwa kerumunan warga di antara Jokowi ketika kunjungan kerja di Maumere, NTT, Selasa 23 Februari 2021.


Namun, aduan KMAK kepada polisi tak berbuah laporan polisi (LP). Kecewa ditolak, KMAK mempertanyakan perlakuan hukum polisi terhadap laporan yang dibuat mereka.

$ads={2}

“Dengan tidak diterbitkannya Laporan Polisi atas laporan kami, maka kami mempertanyakan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law) apakah masih ada di republik in?” kata Kurnia, mewakili KMAK, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 25 Februari 2021. **


Sumber : https://www.limapagi.com/focus/o20888k07r/minta-keadilan-ditegakan-waketum-mui-desak-jokowi-ditahan


- Fordiasi, Forum Media Informasi -

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama