Belajar dari Kasus Rocky Gerung Vs PT. Sentul City


BELAJAR DARI KASUS ROCKY GERUNG VS PT. SENTUL CITY


FORDIASI.COM | OPINI - Beberapa hari ini media rame dg kasus pengusiran Roky Gerung oleh PT. Sentul City Bogor krn Roky Gerung menempati tanah Sentul City tanpa hak. Menurut Sentul City tanah seluas 800 M2 tsb adlh miliknya dg bukti kepemilikan SHGB, namun menurut Roky Gerung tanah tsb miliknya krn dia telah “membeli” tanah tsb dari penggarap asal pada akhir thn 90 an sharga 9 jt dan perjanjian jual beli tanah tsb disahkan Kepala Desa shg menurutnya dia adalah pemilik sah atas tanah tsb. Dari kasus hukum tsb diatas, ada 3 pokok bahasan yg ingin kami sampaikan kpd sahabat semua yakni: tanah garapan, perjanjian jual beli tanah dihadapan Kepala Desa dan eksekusi pengosongan.


1. Tanah Garapan: adalah bidang tanah yg sudah atau belum dilekati dg sesuatu hak yg dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dg persetujuan atau tanpa persetujuan yg berhak dg atau tanpa jangka waktu tertentu. Sebagai contoh, banyak petani menggarap tanah milik Perhutani, Perusahaan Perkebunan Negara dll., yg mana walaupun para petani menggarap/mengerjakan tanah tsb secara turun temurun, namun secara hukum hak “kepemilikan” tanah tsb tidak beralih menjadi hak milik petani dan tanah garapan bukan merupakan jenis hak kepemilikan tanah yg diatur UU No.5 Thn 1960 tentang Agraria. Untuk tanah garapan yg belum dilekati dg sesuatu hak, bisa diajukan permohonan hak ke BPN sesuai PP No.24/1997 tentang Pendaftaran Tanah. Adapun prosedur pendaftaran tanah garapan menjadi tanah hak milik sama seperti kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang diatur Pasal 12 PP 24/1997, dan pemohon perlu mengetahui kesesuaian peruntukan tanah dg rencana tata ruang daerah.


2. Perjanjian Jual Beli Tanah

$ads={1}


Bagaimana dg perjanjian jual beli tanah yg disahkan Kepala Desa ? Mnurut Pasal 37 (1) PP 24/1997: peralihan hak atas tanah melalui jual beli, tukar menukar, hibah dan perbuatan hukum pemindahan hak lain kecuali lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dg akta yg dibuat oleh PPAT yg berwenang dan oleh karena Kepala Desa bukan PPAT, maka dilarang membuat akta jual beli tanah/ mengesahkan jual beli tanah, apalagi asal hak atas tanah tsb adlh hak garap yg tdk dikenal dlm UUPA yakni petani hanya diberikan hak untuk mengerjakan tanah bukan memiliki.


3. Eksekusi Pengosongan


Oleh karena Roky Gerung tidak mau pindah dari lokasi tanah tsb, maka PT. Sentul City akan meminta Satpol PP untuk mengusir paksa Roky Gerung. Tindakan PT. Sentul City ini tidak tepat, krn apa yg dilakukan Roky Gerung tsb adalah perbuatan melanggar hukum, sedangkan tugas dan wewenang Satpol PP adalah berkaitan dg sanksi pelanggaran Peraturan Daerah. Apabila Roky Gerung tetap bersikukuh tidak mengosongkan tanah/bangunan tsb, maka PT. Sentul City Tbk. dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri dan setelah putusan pengadilan tsb berkekuatan hukum tetap dan Roky Gerung tetap tidak mau mengosongkan secara baik-2, maka Juru Sita Pengadilan dapat mengosongkan secara paksa dg bantuan Polisi.

$ads={2}


Oleh: Anwar Rachman, Anggota Komisi III DPR RI di DPR RI, The Republic of Indonesia House of Legislative


(H/S)


- Fordiasi, Forum Media Informasi -

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama