UU Pesantren: Perlu adanya Elaborasi ke Pesantren-pesantren


UU PESANTREN: PERLU ADANYA ELABORASI KE PESANTREN-PESANTREN


FORDIASI.COM | ISLAM - Berdasarkan Pasal 1 UU No.18 Tahun 2019 tentang Pesantren, sebutan "kiai, buya, anregurutta, syaikh, ajengan, nyai, dan inyiak" hanya berlaku bagi mereka yang mengasuh dan mengelola pesantren. Di luar konteks yang dimaksud di dalam Pasal 1, sebutan-sebutan di atas tidak diakui secara hukum.


Jika Pasal 6 ayat 2 UU Pesantren dibaca berulang-ulang, akan dapat ditarik simpulan bahwa ada pesantren yang legal dan pesantren yang ilegal. Di dalam Pasal tersebut disebut syarat-syarat sebuah pesantren dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pesantren yang telah berdiri. Pertanyaan selanjutnya adalah tindakan apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah terhadap pesantren yang dianggap ilegal (tidak sesuai dengan hukum)?


Pasal 9 ayat 1 UU Pesantren, tentang syarat Kiai:


- Kiai harus lulusan pesantren

- Kiai harus berpendidikan tinggi keagamaan Islam 

- Memiliki kompetisi ilmu agama Islam 

$ads={1}


Ini artinya harus dibentuk lembaga sertifikasi yang menyimpan informasi rekam jejak pendidikan keagamaan kiai pemimpin pesantren. Selain itu juga, melihat syarat yang terdapat di poin akhir, harus ada lembaga tersendiri yang menguji kompetisi keilmuan seorang kiai, jika yang bersangkutan bukan lulusan pesantren atau bukan berpendidikan tinggi keagamaan Islam.


Pasal 16 dan Pasal 17 UU Pesantren jika dibaca berulang-ulang seperti ada kontradiksi. Di Pasal 16, disebut bahwa pesantren punya kekhasan dalam pelaksanaan pendidikannya. Namun di Pasal 17, justru menyebut Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal. Kontradiksinya terletak dari ketidakjelasan UU memposisikan pesantren. Semula berbicara bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan yang khas Nusantara dengan kekuatan tradisinya. Namun, di pasal-pasal belakang, pola pendidikan pesantren justru diarahkan agar sama dengan pendidikan non pesantren...


Baca Juga: Biografi Habib Salim bin Abdullah As Syatiri


Dari 55 Pasal yang tercantum di dalam UU Pesantren, belum terlihat gambaran bahwa pesantren, terutama pesantren kecil, dapat terbantu. Pasal 1 sampai dengan Pasal 20 UU Pesantren hanya berbicara tentang deskripsi pesantren yang ideal. Pasal 21 sampai dengan Pasal 53, berbicara bahwa pengelolaan pesantren bergantung kepada para pendirinya. Jika bisa diibaratkan, Pemerintah hanya membangun parit kecil untuk menyalurkan air bantuan ke lahan sawah pesantren yang sangat luas.


Yang seharusnya dilakukan sebelum merumuskan draft UU Pesantren adalah melakukan elaborasi ke pesantren-pesantren, setidaknya dengan metode sampling, untuk mengetahui visi dari pengelolaan pesantren. Kayaknya ini gak dilakukan. Kalaupun dilakukan, tidak ada elaborasi secara detail.


Apa saja UU yang terkait dengan UU Pesantren?


- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi

- UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

$ads={2}


Singkat kata, epistemologi UU Pesantren tidak jelas. Kalaupun terbitnya UU itu sebagai bentuk komitmen politik, seharusnya UU Pesantren dibuat secara matang, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pesantren itu sendiri.


Baca Juga: Arti Dari Allahyarham, Allahyarhamah, Allahyarhamhum Dan Allahyarhamhunna


Pasal 8 Perpres No.82 Tahun 2021, berpotensi dijadikan sebagai pintu masuk bagi auditor BPK dan kejaksaan untuk memeriksa pengelolaan keuangan pondok pesantren, jika tidak digunakan untuk melaksanakan 3 fungsi pesantren...


Kita tidak tahu jika Rezim berganti..


Oleh; KH.DR. Abdi Kurnia Djohan


(H/S)


- Fordiasi, Forum Media Informasi -

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama