Perbedaan UMR, UMP, UMK dan UMS, Simak Penjelasannya di sini


PERBEDAAN UMR, UMP, UMK DAN UMS, SIMAK PENJELASANNYA DI SINI


FORDIASI.COM | INFORMASI - Istilah UMR, UMP, UMK dan UMS sudah tidak asing ditelinga masyarakat Indonesia. istilah ini biasanya akan muncul pada awal atau akhir tahun. 


Banyak masyarakat Indonesia yang mengartikan ke-empat istilah ini dengan arti dan makna yang sama. melalui artikel ini, kami akan bagikan informasi secara lengkap mengenai perbedaan UMR, UMP, UMK dan UMS kepada sobat Fordiasi, Selengkapnya yuk simak penjelasannya di bawah ini!


Apa itu UMR, UMP, UMK dan UMS?


Banyak masyarakat Indonesia yang masih menggunakan ke-empat istilah ini pada penempatan yang kurang pas, atau bisa dibilang mereka salah dalam pemilihan diksi. Padahal ke-empat kata ini memiliki arti dan maknya yang berbeda.


Berikut kepanjangan dari UMR, UMP, UMK dan UMS


- UMR (Upah Minimum Regional)


- UMP (Upah Minimum Provinsi)


- UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota)


- UMS (Upah Minimum Sektoral)


Ke-empatnya membahasan masalah Upah Minimum yang diterima oleh para buruh/pekerja. Sekilas ketiga ini hampir sama, namun sebenarnya ada perbedaannya loh sobat fordiasi!


Perbedaan UMR, UMP, UMK dan UMS


Sebelumnya, penerapan UMR sudah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999.


Dalam peraturan tersebut, UMR merupakan upah minimum yang penetapannya dilakukan oleh gubernur yang menjadi tolak ukur pendapatan pekerja di daerahnya.


Peraturan tersebut kemudian direvisi melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000.


Oleh karena itu, sistem penggajian tidak langsung UMR sudah tidak berlaku lagi.


Istilah UMR memang sudah melekat di masyarakat.


Oleh karena itu, istilah UMR digunakan untuk menyebut upah minimum di suatu provinsi atau kabupaten/kota.


Selain UMK dan UMP, ada dua istilah lain dalam aturan penggajian.


Pertama, Upah Minimum Sektoral (UMS) Provinsi, yang sebelumnya disebut Upah Minimum Sektoral Daerah Tingkat I.


Sedangkan di tingkat kabupaten/kota dikenal dengan Upah Minimum Sektor (UMS) Kabupaten/Kota yang sebelumnya menggunakan istilah Upah Minimum Sektoral Tingkat Daerah I.


Contoh dan Kesimpulannya


Untuk istilah yang saat ini yang umum digunakan adalah UMK dan UMP. Secara singkat, UMK ini adalah upah minimum di kabupaten tersebut, jadi standarisasi gaji yang didapatkan oleh para pekerja/buru. Sedangkan untuk UMP pun juga sama, bedanya ini untuk standarisasi untuk Provinsi.


Contoh :


UMP Bandung Rp. 2,300,000


UMK Karawang Rp. 4,800,000


Kenapa UMP bisa lebih kecil dibandingkan UMK? Padahal UMP tersebut masuk dalam kategori Provinsi?


Simpelnya, karena setiap kebutuhan orang di daerah berbeda-beda. Kalau nasi goreng di daerah Bandung harganya Rp. 7.000 di kabupaten karawang bisa Rp. 10.000-12.000. Inilah yang dijadikan salah satu tolak ukur perbedaannya, namun tentu ada penjelasan yang lebih spesifik yah sob!


Sampai penjelasan di sini paham kan?


Semoga sobat Fordiasi dapat memahaminya yah!


Kalau masih belum paham, bisa Komen di artikel ini yah!


Daftar UMP dan UMK 2022 di 26 Provinsi


Kebijakan penetapan Upah Minimun ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.


Dikutip melalui Kontan.co.id sebelumnya, berikut daftar UMP 2022 di 26 provinsi yang sudah ditetapkan:


1. UMP tahun 2022 Sumatera Utara: Rp 2.522.609


2. UMP tahun 2022 Sumatera Barat: Rp 2.512.539


3. UMP tahun 2022 Sumatera Selatan: Rp 3.144.446


4. UMP tahun 2022 Riau: Rp 2.938.564


5. UMP tahun 2022 Kepulauan Riau: Rp 3.050.172


6. UMP tahun 2022 Jambi: Rp 2.649.034


7. UMP tahun 2022 Kepulauan Bangka Belitung: Rp 3.264.881


8. UMP tahun 2022 DKI Jakarta: Rp 4.452.724


9. UMP tahun 2022 Jawa Barat: Rp 1.841.487


10. UMP tahun 2022 Jawa Tengah: Rp 1.813.011


11. UMP tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY): Rp 1.840.951


12. UMP tahun 2022 Banten: Rp 2.501.203


13. UMP tahun 2022 Bali: Rp 2.516.971


14. UMP tahun 2022 Kalimantan Selatan: Rp 2.906.473


15. UMP tahun 2022 Kalimantan Timur: Rp 3.014.497


16. UMP tahun 2022 Kalimantan Barat: Rp 2.434.328


17. UMP tahun 2022 Kalimantan Tengah: Rp 2.922.516


18. UMP tahun 2022 Kalimantan Utara: Rp 3.016.738


19. UMP tahun 2022 Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876


20. UMP tahun 2022 Sulawesi Utara: Rp 3.310.723


21. UMP tahun 2022 Sulawesi Tenggara: Rp 2.710.595


22. UMP tahun 2022 Sulawesi Barat: Rp 2.678.863


23. UMP tahun 2022 Gorontalo: Rp 2.800.580


24. UMP tahun 2022 Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp 2.207.212


25. UMP tahun 2022 Papua: Rp 3.561.932


26. UMP tahun 2022 Papua Barat: Rp 3.200.000.


Adapun, penetapan UMP ini harus diumumkan oleh Gubernur paling lambat 20 November 2021.


Sementara, upah minimum kabupaten/kota (UMK) paling lambat pada 30 November 2021.


Source: Berbagai Sumber


(H/S)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama
close