Praktek pungli zaman kolonial Di Indonesia


PRAKTEK PUNGLI ZAMAN KOLONIAL DI INDONESIA


FORDIASI.COM | SEJARAH - Adanya pungutan liar terjadi bukan hanya di masa kini. Ternyata sejak jaman dulu pungli sudah jadi budaya birokrasi. Contohnya seperti berikut ini.


Pada suatu hari, beberapa Lurah di daerah selatan Kabupaten yang bisa dikenal sebagai kawasan Jabung sedang meradang. Mereka tidak terima ketika mendapati warganya diminta menyerahkan sejumlah uang pada petugas hutan saat ingin mengambil bambu dari hutan di desanya. Para Lurah itu protes dan siap bersaksi atas pungutan yang dianggap liar tersebut.


Menurut keterangan dari salah seorang lurah didapati fakta atas pungutan liar tersebut. Penduduk akan diminta membayar f.0.20 tiap potong bambu petung, f.0.15 untuk bambu apus, dan f.0.15 kekita memotong bambu buat gedek. Menurutnya, biaya itu terlalu mahal buat penduduk desa yang rata-rata hidup dalam kondisi kekurangan.

$ads={1}


Alasan lain yang menyebabkan protes itu juga karena bambu yang diambil tidak untuk dijual. Penduduk membutuhkan bambu tersebut untuk memperbaiki rumahnya. Rata-rata penduduk desa yang hidup di daerah dekat hutan mayoritas kondisinya miskin. Mereka mengambil bambu di hutan untuk kepentingan pribadi. Tidak ada keuntungan material didapatkan dari pengambilan itu. 


Untuk memperkuat argumentasinya bahkan mereka siap menghadirkan warganya yang mengalami pungli tersebut. Tidak tanggung-tanggung, ratusan petani akan dimobilisasi untuk bersaksi. Mereka juga telah ditarik biaya f.0.25 saat mengajukan ijin pengambilan bambu pada petugas Boschwezen (dinas kehutanan) diluar biaya perpotong. Surat ijin atau "Pass" yang dikeluarkan setelah membayar itu berlaku selama tiga hari.


Suara sumbang itu terdengar hingga ke tingkat Kabupaten. Pungutan itu setidaknya terjadi di desa Kletek, Klanjan, Rejosari, Kanigoro, Wonojati, Tawangrejo, dan beberapa desa lainnya di Kecamatan Jatirejo. Hal yang sama pun terjadi di daerah Kecamatan Pugeran (Gondang).


Untuk mencari kejelasan tentang persoalan agar tidak memicu konflik lebih luas, Bupati Mojokerto, Kromo Adinegoro, segera memerintahkan Asisten Wedono atau Camat Jatirejo untuk menyelidikinya. Camat Jatirejo bergerak cepat dengan memanggil petugas kehutanan atau Boschwezen beserta beberapa lurah dan petani. Dalam keterangan awal yang didapatkan menunjukkan tidak adanya bukti pungli. Para Lurah itu membantah ada pungutan saat diklarifikasi dihadapan petugas Boschwezen. Hanya ada tujuh orang yang bersaksi akan adanya pungli. Jumlah yang prosentasenya terlalu kecil untuk mengambil kesimpulan terhadap adanya kutipan ilegal tersebut.


Pada sisi lain, petugas kehutanan menyebut bila pungutan itu legal sesuai dengan aturan. Mereka juga berkilah bila tidak ada uang yang ditarik bila kayu-kayu itu tidak diperjual belikan, hanya digunakan untuk perbaikan rumah masing-masing.


Melihat kondisi itu, Camat Jatirejo tidak menelan mentah-mentah. Dia paham bila ada rasa takut bersaksi dengan jujur dihadapan petugas kehutanan. Karena itu Camat Jatirejo berinisiatif turun langsung ke desa-desa untuk mencari fakta. Hasilnya, ada 117 orang saksi yang membenarkan adanya pungli.


Jika warga yang membutuhkan kayu tidak punya uang, mereka akan disuruh mengganti dengan bekerja di hutan. Tentu saja kerja merawat kayu di hutan tersebut tidak diberi imbalan. Pekerjaan petani akan dikonversi sesui dengan biaya mendapatkan "Pas" atau surat ijin.


Dalam bulan Desember 1931, telah terkumpul banyak kesaksian atas perilaku para petugas kehutanan di selatan Mojokerto. Hasil penyelidikan Camat Jatirejo itu kemudian diserahkan pada Bupati Mojokerto. Oleh Bupati hasil laporan itu diteruskan ke tingkat propinsi. Namun kenyataan itu dibantah oleh Dinas Kehutanan Provinsi atau Oost Java van den Dients der Wildhoutbosschen. Kepala Dinsa Kehutan, Tuan G.Th. Rahm, menyebut bila berita pungli itu hanyalah kabar bohong belaka.

$ads={2}


Meskipun telah ada bantahan dari pejabat kehutanan provinsi, hasil dari tim pencari fakta yang dibentuk oleh Bupati Mojokerto menemukan kenyataan lain. Dari kesaksian dan fakta lapangan diduga ada oknum yang bermain di balik pungutan ilegal. Dua orang petugas kehutanan disebut sebagai pelakunya. Karena itu keduanya, Sastrosoedirdjo yang menjabat mantri polisi hutan dan Wirjosoedirdjo digelandang ke Landraad alias pengadilan pribumi Mojokerto pada bulan September 1932.


Pada proses pemeriksaan keduanya tidak bisa mengelak lagi. Mereka diputus bersalah dan harus menerima hukumannya. Landraad Mojokerto menjatuhkan vonis 3 bulan penjara dan setahun hukuman percobaan. Sebuah putusan yang dalam anggapan publik terlalu ringan untuk menebus tindak pidana pungli itu.


Sepertinya pungli itu sebuah tindakan yang alirannya hingga ke pejabat tingkat atas. Tidak heran bila mereka secara serempak menolaknya. Atau bisa jadi pejabat tersebut ikut menikmati hasil pungli.


Sidowangun, 5 Oktober 2021


Sumber: Serpihan Catatan Ayuhanafiq


(H/S)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama
close